Tertibkan Tanah Negara, Satpol PP Batang Akan Bongkar Warung Semi Permanen

Batang - Menjamurnya warung semi permanen sepanjang Exit Tol Kandeman yang merupakan tanah negara, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batang melakukan sosialisasi pembongkaran pada area tersebut yang berada di jalan pantura Exit Tol Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Sabtu (9/9/2023).

Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Batang Muhammad Masqon menjelaskan, memang dulu mintanya dari warga yang mengadu dari laporan tempat yang sering digunakan prostitusi dan minuman keras (miras) setelah kami pelajari tindakan yang benar penegakannya memakai perda tata ruang.
“Pembongkaran berawal dari aduan warga Kabupaten Batang menggunakan Perda Tata Ruang dan Perda Terbuka Hijau yakni Perda Nomor 5 Tahun 2018 dan Perda Nomor 13 Tahun 2019 yang berbunyi setiap sepanjang jalan tidak boleh ada bangunan, ” jelasnya

Baca juga: FABEM Berharap Menjadi Wadah Pemikiran Untuk Kemajuan Bangsa Bukan Retorika

Sehingga, disitu benar-benar tidak ada bangunan jika pun ada harus ada izin balai besar pelaksanaan jalan nasional, karena itu tanah milik negara

Selama ini yang diadukan warga sebagai wilayah prostitusi tidak ada bukti, hanya warung disana menjual miras saja, ” ungkapnya

Baca juga: Meskipun Pertamina dan Jasa Raharja Beri Santunan 100 Juta Rupiah, Kiky M Pertiwi: Nyawa Tidak Bisa Dinilai Dengan Uang

Ia juga menyampaikan, lokasi pembongkaran dari samping Gudang Bulog ke arah Exit Kandeman hingga depan Kantor Kecamatan Kandeman.
Sosialisasi ini dilakukan sebagai pemberitahuan pemilik warung disana untuk segera pindah secara mandiri, jadi pada waktu pembongkaran tanggal 13 September 2023 tidak ada perdebatan.

Kenapa memilih hari ini saya dan teman-teman Satpol PP Batang memberikan waktu cukup panjang selama 4 hari supaya mereka bisa merapikan dan mengemasi barang-barang untuk pindah sesuai hati nurani saja, ” tandasnya.
Ia berharap, pada hari pembongkaran pun nanti, mudah-mudahan damai tidak ada yang perlu diperdebatkan 

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan Balitbangkumham Bahas Hasil Penelitian

AdamBatang