Alumni UI Bantah Isi Film "Dirty Vote", Tegaskan Demokrasi Kita Baik-baik Saja

Jakarta - Ketua Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia (KA2UI) Kun Nurachadijat membantah isi dari film Dirty Vote yang memotret situasi demokrasi di Indonesia seolah tidak baik-baik saja. 

Menurut Kun, bahwa kritikan-kritikan mengatasnamakan civitas akademika, meskipun itu disuarakan oleh dewan guru besar sekalipun, tetap saja itu suara subyektif atau informal.

Baca juga: Kepala Dinsos, Ade Hendarsyah: Hampir 70 Persen Penduduk Garut Terima Bansos di Masa Pandemi Covid-19

“Demokrasi seolah-olah seperti yang diangkat film singkat "Dirty Vote", itu framing tersendiri agar mendelegitimasi proses demokrasi yang sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang sah, ” kata Kun dalam keterangannya, dikutip Selasa, (13/2/2024).

Kun menambahkan film tersebut sudah masuk ranah black campaign yang menjurus ke fitnah terhadap salah satu pasangan calon (paslon) sengaja diunggah di waktu masa tenang.

Baca juga: Kolaborasi dengan Yayasan Sarupa Bandung, PPWI Berbagi Sembako di Morut dan Luwuk

“Jadi itu bukan hanya black campaign tapi itu fitnah, ” tegasnya.

Lanjut Kun menanyakan motif penayangan film itu di waktu masuk masa tenang ini, dia menduga sengaja dilakukan sebagai bentuk propaganda dengan tujuan pembusukan terhadap calon tertentu.

Baca juga: Jelang Nataru, Polda Jateng Siapkan 76 Pos Pengamanan di Kawasan Wisata

“Itu kenapa ditebar di masa tenang? Kan gak fair, jadi apalagi nawaitunya selain untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, mau mendelegitimasi pemerintahan NKRI sendiri terlepas dari link paslonnya ke mana tapi ini adalah niatnya berdasarkan dari ketidakpercayaan diri kepada calon yang didukungnya akan menang, ” paparnya.

Kun menegaskan demokrasi sudah berada di jalan yang benar, kebebasan berpendapat tetap terjaga, hak dipilih dan memilih bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Baca juga: 34 Jenazah Terindetifikasi dari 62 Korban Musibah Sriwijaya Air

“Memang demokrasi kita baik-baik saja kok, apa ukuran kurang baik-baik kondisi demokrasi kita saat ini?, ” tanyanya.

Sebaliknya Kun justru mengkritik balik sejumlah guru besar dari kampus-kampus yang memberikan kritik terhadap pemerintah, karena diduga terafiliasi dengan capres cawapres yang sedang berkontestasi saat ini.

Baca juga: H R Paku Ganefo Dondang, Harapkan Kapolri Proses Edy Mulyadi

Kritik tersebut kata Kun tidak berdasarkan hasil diskusi atau seminar dengan dasar ilmiah melainkan sarat akan kepentingan politik, justru ini lah yang akan merusak demokrasi.

“Kalau dilihat yang dilihat dari aktor-aktor intelektual penggerak acara civitas akademika yang mengkritik, itu ditenggarai masih ada kaitan dengan paslon-paslon yang berkontestasi ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri ini akan sangat jahat secara demokrasi, ” ungkapnya.

“Karena akan memframing masyarakat seolah-olah universitas atau kampus ini yang mengeluarkan statement resmi, hasil pembahasan ilmiah. Padahal kan aturan untuk menyatakan statement resmi harus di depan seminar maksudnya diskusi yang memang ada dasar ilmiahnya. Jadi ini adalah framing agar masyarakat terkelabuhi bahwa ini adalah seolah-olah resmi dari kampus padahal ini adalah suara oknum atau subjektivitas, ” tambahnya.

Selain itu, dikatakan Kun, adanya massa yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (10/2) lalu merupakan indikasi bahwa demokrasi kita baik-baik saja.

"Dari 200 ribu massa, menjadi 600 ribu massa, itupun terus berdatangan dan juga partai-partai pengusung paslon yang tidak sejalan dengan program pemerintah, Paslon 01 dan Paslon 03 masih bersatu bareng di kabinet bersama partai partai Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran, ” ungkapnya.

Baca juga: Tutup Tahun 2021 Vaksinasi Jateng Hampir Sentuh 80 Persen

Sebelumnya, pada Selasa 6 Februari lalu, KA2UI juga berkumpul di Taman Lembang Jakarta yang dihadiri Alumni Lintas Fakultas dan Lintas Angkatan di UI. Pertemuan itu telah menghasilkan pernyataan sikap dalam menanggapi dinamika politik terkini dimana banyak politisasi kampus yang terang-terangan dilakukan oleh para guru besar.

"Bahwa KA2UI patut mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) dalam PP Nomor 75/2021, ” jelasnya.

KA2UI juga merespons pernyataan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai civitas akademika Universitas Indonesia yang dibacakan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo dimana seluruh pernyataan yang diberikan yaitu sebanyak 4 poin sama sekali bukan di ruang diskusi, debat atau seminar tetapi di sela Dies Natalis yang dihadiri berbagai kalangan.

"Penggunaan pelbagai atribut keilmuan, sekalipun itu melekat dengan pribadi masing-masing, bercampur dengan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan itu terasa sekali jauh dari dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar uang menjadi visi, misi dan tujuan UI. Martabat Dies Natalis UI telah dengan sengaja dikerdilkan dengan kegiatan non akademis tersebut, " ujarnya

Lebih lanjut dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Kun mengatakan, seluruh stakeholders, baik dalam bentuk lembaga negara, masyarakat sipil hingga partai-partai politik perlu untuk melakukan rembug nasional pasca pemilihan umum 14 Februari 2024. 

Baca juga: Bamsoet Bentuk Relawan 4 Pilar MPR RI Bersama Anggota DPD RI di Seluruh Indonesia

"Sebelum momentum itu, diperlukan sikap mawas diri dari seluruh kalangan termasuk civitas akademika UI dalam bentuk menahan diri untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif bagi rakyat Indonesia", jelasnya

KA2UI menyadari hal itu, sehingga tidak membiarkannya menjadi gelindingan bola salju atau snowball. Demi Indonesia yang tetap rukun, damai, dan santun menuju performa Indonesia Emas 2045 di atas koridor kebangsaan merah putih.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KA2UI, Muara Karta, juga menegaskan bahwa jelang pemilu, para civitas akademika harus pandai menahan diri.

“KA2UI menghimbau seluruh civitas akademika Universitas Indonesia, baik yang berada di kampus atau luar Kampus agar ikut serta menjaga sikap menjelang hari hari Pemilihan Umum, " ungkap dia.

Paman Adam 

Baca juga: Ombusdman RI Minta Kemensos Tindaklanjuti LAHP, Berikut Temuan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Tersebut